Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Resep Pembaca
BPKH targetkan dana kelolaan haji capai Rp188,9 triliun pada 2025
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-06 00:35:25【Resep Pembaca】564 orang sudah membaca
PerkenalanGedung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (ANTARA/HO-BPKH)Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keua

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang konsisten, dari Rp166,54 triliun pada 2022 menjadi Rp171,64 triliun pada 2024, sedangkan target pada 2025 ditetapkan Rp188,9 triliun.
Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan hingga Agustus 2025, sebesar 75,9 persen dana atau Rp130,39 triliun dialokasikan untuk investasi yang fokus pada sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas, sedangkan sisanya Rp41,39 triliun ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro.
"Strategi ini menjamin dua hal, likuiditas tinggi untuk operasional haji dan imbal hasil optimal melalui instrumen syariah yang aman," ujarnya dalam kegiatan "Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025" di Jakarta, Kamis.
BPKH juga mencatat pertumbuhan investasi sebesar 1,92 persen dan lonjakan penempatan dana sebesar 15,59 persen dalam satu tahun terakhir.
Baca juga: BPKH salurkan nilai manfaat Rp2,1 triliun untuk jamaah haji tunggu
Hingga Agustus 2025, nilai manfaat yang dihasilkan BPKH mencapai Rp8,10 triliun, naik 6,86 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar atau Rp6,39 triliun berasal dari hasil investasi.
Fadlul menegaskan komitmen BPKH untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan secara spiritual dan ekonomi.
Menurut dia, pengelolaan dana haji bukan hanya soal teknis keuangan, melainkan menyangkut mandat besar yang menyentuh kehidupan jutaan umat.
"Bagi Indonesia, pengelolaan dana haji bukan sekadar tugas finansial. Ini adalah amanah suci yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
Dalam memperluas peran strategis di luar negeri, BPKH membentuk anak perusahaan BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor-sektor penting dalam ekosistem haji, termasuk perhotelan, properti, katering, dan transportasi.
"Dengan BPKH Limited, kami bisa mengamankan layanan berkualitas langsung untuk jamaah Indonesia sekaligus memaksimalkan manfaat investasi lokal," kata dia.
Imbal hasil dari dana investasi ngak hanya diam, tapi langsung dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk layanan, seperti pasokan bumbu nusantara, penyediaan makanan siap saji saat puncak haji, hingga penyewaan area komersial di hotel jamaah Indonesia.
"Kami ngak hanya mendanai, tapi menghubungkan langsung UMKM Indonesia dengan pasar di Tanah Suci. Produk seperti rendang kini punya saluran distribusi yang langsung ke konsumen haji," ujar Fadlul.
Baca juga: ISEF 2025 wadah kolaborasi perkuat pengelolaan dana haji berkelanjutan
Baca juga: Menteri Haji ingatkan jajaran cegah risiko kebocoran dana haji
Baca juga: Kemenhaj sisir potensi kebocoran dana haji di proses pengadaan
Suka(8642)
Artikel Terkait
- Ingin gula darah stabil? Ini cara mengolah nasi putih agar tetap sehat
- Dinkes Serang latih seribu relawan SPPG guna jamin keamanan pangan MBG
- Polda Kalteng perdana distribusikan 1000 paket MBG di Palangka Raya
- Ngak hanya segar, 10 buah ini efektif cegah dehidrasi saat cuaca panas
- 8 fakta minum kopi hitam bermanfaat untuk kesehatan hati
- BGN sebut MBG jadi upaya pemerintah keluar dari middle
- Pengamat sebut produk halal ekraf bisa tingkatkan pendapatan negara
- BRIN temukan penggunaan "test kit" kurang sesuai dalam kegiatan MBG
- Gaya hidup modern picu lonjakan risiko diabetes
- Bupati Gowa tawarkan pasokan bahan pokok Perseroda ke SPPG
Resep Populer
Rekomendasi

Hari pangan dunia untuk Asta Cita

Ombudsman RI ungkap temuan pelaksanaan Program MBG di Ambon

Polda Kalteng perdana distribusikan 1000 paket MBG di Palangka Raya

Kriminal kemarin, tersangka korupsi ekspor lalu sabu lewat ayam kecap

Pemprov Lampung pantau berkala penerapan SOP dapur SPPG MBG

BGN wajibkan SPPG masak dengan air galon guna cegah keracunan

Dinkes: Waspada ISPA, kembali pakai masker dan jaga jarak

Dinkes ungkap 7,2 persen anak di Sulbar alami risiko hipertensi